Jepara, Jamkesnews – BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kudus mengadakan kegiatan pertemuan pembahasan Kesepakatan Bersama tentang UHC (Universal Health Coverage) di wilayah Kabupaten Jepara (9/1). Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan penandatangan Kesepakatan Bersama antara Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dengan Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kudus, Dody Pamungkas dan disaksikan oleh Wakil Bupati Jepara, Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan, Kepala Kabupaten Jepara, serta perwakilan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jepara.

Salah satu tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah untuk mengoptimalkan peran dan dukungan dari pemerintah daerah untuk bersama-sama mensukseskan program JKN-KIS dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), khususnya di Kabupaten Jepara. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional bahwa para Bupati/ Walikota diminta untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan program JKN-KIS serta memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam program JKN-KIS.

Dengan adanya Perjanjian Kerjasama tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara bertekad paling lambat tanggal 31 Desember 2018 seluruh penduduk Kabupaten Jepara telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Pemerintah Kabupaten Jepara juga akan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun anggaran 2018 untuk menanggung iuran peserta penduduk Jepara yang kurang mampu sesuai dengan kemampuan keuangan APBD.

“Berdasarkan data kepesertaan per Desember 2017, jumlah penduduk Kabupaten Jepara yang sudah terdafar JKN-KIS kurang lebih sebesar 64% untuk mencapai UHC masih dibutuhkan sekitar 31% lagi hingga tercapai angka 95%. Oleh karena itu kami berharap mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah serta seluruh stakeholder yang ada untuk bersama-sama mensukseskan UHC di Kabupaten Jepara dan keberlangsungan program JKN-KIS,” ujar Dody Pamungkas.

Tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini, pada awal bulan Februari 2018 akan dilakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi program JKN secara massif dengan melibatkan seluruh kecamatan dan desa se-Kabupaten Jepara. Sholih selaku Sekda Jepara mengungkapkan dengan pendekatan teritorial yaitu melibatkan seluruh Camat dan Petinggi (Kepala Desa-red) dalam proses edukasi dan pendaftaran JKN diharapkan bisa mempermudah masyarakat dan mempercepat dalam pencapaian jaminan kesehatan menyeluruh di Kabupaten Jepara.

Disamping itu, di awal bulan Februari juga akan dilakukan pemanggilan terhadap pelaku usaha yang belum mendaftarkan karyawannya dalam program JKN serta menyiapkan Instruksi Bupati yang memerintahkan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah, BUMD, dan Badan Usaha Swasta untuk mendaftarkan seluruh Pekerja dan anggota keluarganya dalam program JKN.(ma/if)