Tugas, Pokok dan Fungsi

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

  • Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :
  1. Kepala;
  2. Sekretariat, yang membawahi:
  3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  4. Sub Bagian Keuangan;
  5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  6. Bidang Sosial, membawahi :
  7. Seksi Pemberdayaan Sosial;
  8. Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial.
  9. Bidang, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, membawahi :
  10. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
  11. Seksi Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan.
  12. Bidang Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa, membawahi :
  13. Seksi Penguatan Kapasitas Lembaga Masyarakat dan Desa ;
  14. Seksi Penguatan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.
  • Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

Bagian Ketiga

     Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desamempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

  1. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala

Pasal 5

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 6

  • Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perjalanan dinas, perlengkapan, keuangan, kearsipan, pemeliharaan dan penyusunan program, evaluasi dan laporan.
  • Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

  1. perencanaan, evaluasi dan laporan ;
  2. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas, ;
  3. pengelolaan urusan keuangan dan dokumentasi ;
  4. penyajian bahan kebijakan pimpinan;
  5. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya .

Pasal 8

(1) Sekretariat terdiri dari :

  1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi  mempunyai tugas menyusun rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan Instansi.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

  1. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja ;
  2. penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Rencana Kinerja dan Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
  3. pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan-laporan insidentil;
  4. pelaksanaan pengumpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian data dan menyiapkan bahan laporan kinerja Dinas serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
  5. penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
  6. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Keuangan dan program kegiatan, penelitian dan membuat pelaporan kegiatan Dinas;
  7. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
  8. pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara internal dan sesuai lingkup tugasnya;
  9. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
  10. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
  11. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
  12. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
  13. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi penata usahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 11, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

  1. perencanaan keuangan Dinas;
  2. penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
  3. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tak langsung;
  4. penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
  5. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
  6. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi Dinas;
  7. pembuatan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
  8. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
  9. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
  10. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya;
  11. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
  12. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
  13. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
  14. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan, dan kepegawaian.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

  1. penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang;
  2. penyusunan data dan administrasi inventaris Dinas;
  3. pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
  4. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;
  5. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
  6. pelaksanaan pengelolaan barang inventarisasi Dinas;
  7. pengurusan mutasi, diklat, kesejahteraan pegawai, hak dan kewajiban pegawai;
  8. pelaksanaan tugas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
  9. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
  10. pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan;
  11. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan kepegawaian;
  12. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya.
  13. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya.
  14. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai bidang tugasnya;
  15. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan membuat laporan kinerja sesuai lingkup tugasnya;
  16. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya
  17. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 3

Bidang Sosial

Pasal 15

  • Bidang Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan usaha rehabilitasi, perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial.
  • Bidang Sosial dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Sosial mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan perencanaan bidang sosial skala Daerah. 
  2. Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala Daerah.
  3. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala Daerah.
  4. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi.
  5. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala Daerah.
  6. Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala Daerah.
  7. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Daerah.
  8. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala Daerah. 
  9. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial.
  10. Pengusulan pemberian penghargaan di bidang sosial skala Daerah.
  11. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala Daerah.
  12. Pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.
  13. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.
  14. Penanggung jawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat Daerah
  15. Penanggulangan korban bencana skala Daerah.
  16. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Daerah.
  17. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial pada pengemis, gelandangan, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum.
  18. Pemulangan migran tindak kekerasan.
  19. Pemberian rekomendasi, verifikasi dan validasi keluarga fakir miskin daerah
  20. Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala Daerah
  21. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Bidang Sosial terdiri dari :

  • Seksi Pemberdayaan Sosial;
  1. Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sosial.

Pasal 18

Seksi Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan penyusunan pedoman, pembinaan lembaga kesejahteraan sosial, pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial, pengawasan, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan perencanaan bidang sosial skala Daerah. 
  2. Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala Daerah.
  3. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala Daerah.
  4. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi.
  5. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala Daerah.
  6. Penggalian, Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala Daerah.
  7. Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala Daerah.
  8. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Daerah.
  9. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala Daerah. 
  10. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial.
  11. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala Daerah.
  12. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala Daerah.
  13. Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, Taman Makam Pahlawan di Daerah.
  14. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.
  15. Penanggung jawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat Daerah
  16. Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
  17. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Pemberdayaan Sosial;
  18. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan usaha rehabilitasi sosial, perlindungan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

  1. Penanggulangan korban bencana skala Daerah.
  2. Pemberian izin dan Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala Daerah.
  3. Pemberian rekomendasi izin dan Pengendalian undian skala Daerah bila diperlukan.
  4. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Daerah.
  5. Pelaksanaan rehabilitasi sosial pada pengemis, gelandangan, anak terlantar, cacat, anak berhadapan dengan hukum
  6. Pemulangan migran tidak kekerasan dan orang terlantar
  7. Pemberian rekomendasi, verifikasi dan validasi keluarga fakir miskin
  8. Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala Daerah 
  9. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial;
  10. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pasal 22

  • Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan, perumusan, kebijakan tehnis, pelaksanaan, penyusunan rencana dan program kegiatan, fasilitasi, bantuan, bimbingan dan pembinaan, pendataan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
  • Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya;
  2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala Daerah;
  3. Koordinasi, fasilitasi dan Penyelenggaraan pengembangan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Daerah;
  4. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala Daerah.
  5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Daerah.
  6. Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha perekonomian perdesaan serta kerja sama dengan pihak perbankan dan nonperbankan dalam rangka meningkatkan usaha ekonomi masyarakat desa.
  7. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala Daerah.
  8. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan prasarana dan sarana perdesaan, pemeliharaan air bersih, penyehatan lingkungan, pengelolaan dan pemeliharaan kawasan pelestarian alam dan sumberdaya alam.
  9. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan serta upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan sosial, lingkungan alam, dan lingkungan buatan.
  10. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
  11. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 24

(1) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terdiri dari :

  1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Masyatakat;
  2. Seksi Pengembangan Ekonomi Kawasan Per

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Pasal 25

Seksi  Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, kebijakan tehnis, pelaksanaan, penyusunan rencana dan program kegiatan, fasilitasi, bantuan, bimbingan dan pembinaan, pendataan, pemantauan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi:

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya;
  2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala Daerah;
  3. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Daerah;
  4. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Daerah;
  5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala Daerah.
  6. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Daerah.
  7. Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha perekonomian perdesaan serta kerja sama dengan pihak perbankan dan non perbankan dalam rangka meningkatkan usaha ekonomi masyarakat desa.
  8. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
  9. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Seksi Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, kebijakan tehnis, pelaksanaan, penyusunan rencana dan program kegiatan, fasilitasi, bantuan, bimbingan dan pembinaan, pendataan, pemantauan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Seksi Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan mempunyai fungsi:

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya;
  2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala Daerah.
  3. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan prasarana dan sarana perdesaan, pemeliharaan air bersih, penyehatan lingkungan, pengelolaan dan pemeliharaan kawasan pelestarian alam dan sumberdaya alam.
  4. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan serta upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan sosial, lingkungan alam, dan lingkungan buatan
  5. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
  6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa

Pasal 29

  • Bidang Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan, penyusunan rencana dan program kegiatan, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan Teknis, pembinaan dan bimbingan kelembagaan, motivasi, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesejahteraan masyarakat, fasilitasi, pendataan, penilaian, dan bantuan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan bidang Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa.
  • Bidang Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya;
  2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial masyarakat skala Daerah.
  3. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga masyarakat dan desa skala Daerah.
  4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga masyarakat dan desa skala Daerah.
  5. merencanakan, fasilitasi, dan supervisi lembaga sosial kemasyarakatan, dan upaya meningkatkan keswadayaan masyarakat desa
  6. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Daerah .
  7. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Daerah.
  8. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Daerah.
  9. menyiapkan bahan penyusunan profil desa dalam rangka melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa secara komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  10. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
  11. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 31

  • Bidang Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desaterdiri dari :
  1. Seksi Penguatan Kapasitas Lembaga Masyarakat dan Desa;
  2. Seksi Penguatan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.
  • Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa.

Pasal 32

Seksi Penguatan Kapasitas Lembaga Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan tehnis, pelaksanaan bimbingan dan pembinaan, fasilitasi, bantuan, peningkatan, pengumpulan data dan bahan, penyusunan rencana dan program kegiatan, penilaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dan keuangan dibidang Penguatan, Pengembangan Kapasitas Desa/Kelurahan dan Kelembagaan Masyarakat.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Penguatan Kapasitas Lembaga Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya;
  2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial masyarakat skala Daerah.
  3. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga masyarakat dan desa skala Daerah
  4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga masyarakat dan desa skala Daerah
  5. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
  6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penguatan Kapasitas Lembaga Masyarakat dan Desasesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Seksi Penguatan Perencanaan Pembangunan Partisipatif mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan tehnis, pelaksanaan bimbingan dan pembinaan, fasilitasi, bantuan, peningkatan, pengumpulan data dan bahan, penyusunan rencana dan program kegiatan, penilaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dan keuangan dibidang Penguatan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Penguatan Perencanaan Pembangunan Partisipatif mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya;
  2. merencanakan, fasilitasi, dan supervisi lembaga sosial kemasyarakatan, dan upaya meningkatkan keswadayaan masyarakat desa
  3. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Daerah .
  4. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Daerah.
  5. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Daerah.
  6. menyiapkan bahan penyusunan profil desa dalam rangka melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa secara komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
  8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional menjalankan tugas berdasarkan prinsip-prinsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, tanggungjawab, wewenang dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan serta  keahlihan tertentu dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas.  

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 38

Setiap pimpinan satuan organisasi  bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya .

Pasal  39

Setiap Pimpinan Satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya .

Pasal  40

Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya .